Sangpencerah.web.id|SELAYAR,—KAHMI kuat karena kualitas kadernya, tetapi lemah dalam pengorganisasiannya. Jika 60 tahun lalu KAHMI lahir untuk melawan despotisme kekuasaan Orde Lama, maka hari ini KAHMI berhadapan dengan Despotisme Baru.
Despotisme hari ini tidak lagi datang membawa senapan atau pembredelan, melainkan melalui penguasaan modal, penguasaan data, dan algoritma yang mengacak seluruh lini kehidupan. Despotisme Baru bekerja secara halus: politik menjadi transaksional, jabatan menjadi komoditas, dan loyalitas lebih dihargai daripada kompetensi.
Di tengah suasana kehidupan bangsa yang disruptif dan dihabiskan oleh intrik politik, tantangan KAHMI ke depan adalah meluruskan jalan bangsa menuju keselamatan (subulus salam) dan ridha Allah SWT (QS. Al-Ma'idah: 16; Al-A'raf: 96).
Untuk itu, KAHMI harus bertransformasi dari sekadar paguyuban menjadi gerakan kesalehan publik melalui tiga agenda modernisasi mendasar:
1. Modernisasi Organisasi: Dari Paguyuban Menjadi Sistem
KAHMI harus membangun pusat komando yang permanen dan sekretariat yang hidup dari tingkat Majelis Nasional hingga Majelis Rayon. Sistem kepemimpinan presidium perlu dievaluasi menuju sistem kepemimpinan presidensil yang meritokratik dan bertanggung jawab.
Kemandirian ekonomi juga mutlak dibutuhkan melalui iuran anggota. Selain itu, KAHMI wajib memiliki database, talent pool, dan peta kompetensi alumni nasional (ahli ekonomi syariah, hukum tata negara, hingga teknologi AI). Sehingga ketika negara membutuhkan, KAHMI menyodorkan nama karena keahlian, bukan karena kedekatan politik.
2. Modernisasi Perkaderan: Menjaga Mata Air Insan Cita
Mata air KAHMI adalah HMI. Jika perkaderan HMI kering, KAHMI akan menjadi danau yang keruh dan dangkal. KAHMI wajib mendukung perkaderan HMI secara kontinu, tidak hanya lewat finansial, tetapi juga dengan mendorong militansi pemikiran keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan.
Orientasi kader harus dikembalikan pada peningkatan kualitas diri sebagai calon pemimpin masa depan, bukan calon pencari kerja di lingkaran kekuasaan. Despotisme Baru paling takut pada satu hal: pikiran yang merdeka.
3. Modernisasi Peran: Dari Mesin Kekuasaan Menuju Mesin Kesalehan Publik
Inilah pembeda utama antara penguasa dan pemimpin:
* Penguasa bertanya: "Bagaimana saya mempertahankan jabatan?"
* Pemimpin bertanya: "Siapa yang akan saya lahirkan setelah saya?"
KAHMI sebagai Uswatun Hasanah
Selama ini KAHMI cenderung menjadi hanger, tempat menggantungkan kepentingan untuk mendapatkan jabatan publik. Ke depan, KAHMI harus menjadi enabler, tangga yang memudahkan juniornya untuk naik. Ukuran keberhasilan seorang senior bukanlah seberapa tinggi jabatannya, melainkan seberapa banyak lahir pemimpin baru yang lebih baik darinya.
Inilah makna kesalehan publik: kesalehan bukan hanya di sajadah, tetapi di tanda tangan. Bukan hanya pada hafalan ayat, melainkan pada keberanian menolak suap, nepotisme, dan dinasti.
Di usia 60 tahun, KAHMI harus menjadi mesin demokratisasi dan penjelas di tengah keruhnya disrupsi. Pertanyaan besarnya bukan lagi "apa yang KAHMI dapat dari kekuasaan?", melainkan:
"Apa yang kekuasaan dapatkan ketika ia diisi oleh KAHMI?"
Jika jawabannya adalah keadilan yang lebih nyata dan kemakmuran yang lebih merata, maka KAHMI telah menunaikan janjinya sebagai jalan keselamatan.
Bagian 2
(Di kutip dari Rorano Sore. Ochen)