Sangpencerah.web.id | SELAYAR,-- Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional, sebuah praktik 'parkir dana' oleh oknum perbankan kini menjadi sorotan tajam. Alih-alih menyalurkan kredit ke sektor riil yang membutuhkan, dana triliunan rupiah milik negara diduga kuat sengaja diendapkan kembali ke instrumen surat utang demi meraup profit instan tanpa risiko, sebuah langkah yang dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap roda ekonomi rakyat.
"Dampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu gak seoptimal yang saya duga. Saya estimasi sebelumnya, harusnya ekonominya harusnya lebih cepat. Karena ada sedikit eh apayah, ketidak singkronan kebijakan antara kami dengan Bank Sentral yang sekarang sudah dibereskan. Jadi satu bulan terakhir sudah amat baik", Ucap Mentri Keuangan RI. Purbaya Yudhi Sadewa kepada media di Jakarta (31/12/2025), dalam sebuah vidio di akun youtube @dhidanegara yang di publikasikan (25/1).
Dalam Vidio tersebut menuliskan bahwa Purbaya tertipu Bank Himbara. Sebesar 200 Triliun menguap, para Banker penghianat rakyat.
Sebuah ironi, ketika rakyat berjuang di bawah tekanan ekonomi, para banker justru terlihat asyik berpesta di atas 'bunga tidur'. Dengan memarkir dana suntikan pemerintah ke dalam Surat Berharga Negara (SBN), perbankan tidak hanya mematikan sirkulasi ekonomi bawah, tetapi juga memaksa rakyat membayar bunga atas uang mereka sendiri melalui pajak.
Namun, dilansir dari media Suaramerdeka.com tertulis bahwa “Berita yang menyatakan ‘Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, telah tertipu Bank Himbara Rp200 T - para banker pengkhianat rakyat Indonesia. Purbaya kalah 1-0 dengan para banker, adalah HOAKS,” tulis PPID Kemenkeu melalui akun Instagramnya pada Minggu, 25 Januari 2025.
Kemenkeu melalui akun resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) meminta masyarakat untuk tak menelan mentah-mentah informasi hoaks yang beredar.
Apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat jika hal itu benar terjadi? Simak penjelasan berikut.
Pengkhianatan Perbankan. Tragedi di Balik Parkir Dana Triliunan
Alih-alih menggerakkan ekonomi, memilih duduk manis dan membiarkan dana menganggur. Tidak memiliki insentif, apalagi motivasi untuk menyelamatkan perekonomian bangsa. Tidak peduli jika rakyat semakin miskin, yang penting adalah mengamankan keuntungan triliunan rupiah.
Skenario "Duduk Santai" Berujung Cuan.
Bayangkan ketika pemerintah menyuntikkan dana, katakanlah Rp100 triliun. Bahkan sebenarnya lebih, bisa mencapai Rp200 triliun ke bank-bank Himbara. Apa yang mereka lakukan dengan dana tersebut?
Bukannya mengucurkan kredit ke masyarakat atau UMKM agar roda ekonomi berputar, mereka justru "memarkirkan" uang tersebut ke Surat Berharga Negara (SBN). Dengan bunga sekitar 5,45%, dana Rp100 triliun itu menghasilkan bunga sebesar Rp5,4 triliun secara cuma-cuma.
Keuntungannya?
Tanpa Risiko Kredit, dijamin penuh oleh negara.
Tanpa Biaya Overhead: Tidak butuh tim sales, tidak perlu cetak brosur, tidak perlu sewa booth di mal, dan tidak perlu rekrut karyawan baru.
Efisien bagi Mereka: Cukup ketik di komputer, dana berpindah, dan bunga mengalir.
Ekonomi yang Mati Suri
Akibatnya apa? Ekonomi rakyat tidak berputar. Percetakan kehilangan proyek brosur, industri periklanan lesu, dan biaya transportasi tidak terserap. Mereka tidak peduli ekonomi tumbuh atau tidak, yang penting kantong para banker ini semakin tebal. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah bangsa.
Perampokan Terselubung lewat Pajak
Ini yang paling biadab. Anda tahu dari mana negara membayar bunga SBN sebesar 5,4 triliun tersebut? Dari pajak Anda!
Coba pikirkan logika gilanya. Pemerintah punya dana (dari pajak rakyat). Lalu dana itu ditempatkan di bank. Oleh bank, dana itu justru dipinjamkan kembali ke negara lewat pembelian SBN. Artinya, negara harus membayar bunga kepada bank menggunakan uang pajak rakyat lagi.
Negara membayar dua kali, dan rakyatlah yang menanggung bebannya. Ini adalah praktik perampokan yang sistematis di depan mata kita. Kita sedang dikerjakan habis-habisan oleh sistem yang korup ini. Jika dana Rp200 triliun itu hanya berakhir di SRBI atau Bank Indonesia, maka hancurlah harapan kita untuk melihat ekonomi yang berkeadilan.
Jadi, jangan tanya mengapa ekonomi macet atau pengangguran meningkat. Selama banker kita masih memiliki mentalitas 'makelar surat utang' ketimbang penggerak ekonomi, maka triliunan rupiah dana publik hanyalah angka yang diputar-putar di menara gading mereka.
Sebuah lingkaran setan yang biadab, di mana rakyat dipaksa membiayai kemalasan mereka sendiri. Sungguh pencapaian yang luar biasa bagi sebuah bangsa yang katanya sedang menuju kemajuan.
Pada akhirnya, kita harus angkat topi atas 'kecerdasan' para banker ini. Siapa lagi yang bisa meraup triliunan rupiah hanya dengan modal mengetik di komputer tanpa perlu berkeringat, apalagi peduli pada nasib UMKM? Selamat kepada rakyat, karena melalui pajak yang Anda bayar dengan susah payah, Anda telah berhasil menyubsidi gaya hidup mewah para banker yang lebih memilih memarkir uang daripada memutar roda ekonomi bangsa.
Sebuah simfoni perampokan yang sangat rapi, legal, dan tentu saja... tanpa hati. (Sitti Nur Jannah)