Sangpencerah.web.id | SELAYAR,-- Seorang lelaki tua berdiri di depan cermin yang mulai berjamur, merapikan kerah seragam cokelatnya yang sudah kehilangan ketegasan warna. Di dadanya, tidak ada lencana logam yang berkilau, hanya selembar kain nama yang jahitannya mulai terlepas di sudut kiri. Seorang guru honorer, sosok yang hidup di antara pengabdian yang melangit dan kenyataan perut yang membumi.
Setiap pagi, ia berangkat sebelum matahari benar-benar bangun. Sepeda motornya yang seringkali batuk, menjadi saksi bisu betapa sering ia menghitung sisa bensin di tangki, memastikannya cukup untuk sampai ke sekolah tanpa harus menguras jatah uang belanja istrinya sore nanti.
Baginya, jalan menuju sekolah adalah jalan sunyi yang ia tempuh dengan kepala tegak, meski dompet di saku belakangnya hampir tak berbobot.
Potret nyata dari anomali sistem ketenagakerjaan di sektor pendidikan kita yakni kisah Agustinus, Dikutip dari akun Sulsel Berita, seorang guru honorer di Kupang Barat, NTT, yang telah mengabdi selama 23 tahun namun masih hidup dalam keterbatasan.
Dengan suara bergetar, Agustinus menceritakan gajinya yang kian menyusut akibat kebijakan efisiensi program Makanan Bergizi Gratis (MBG), dari semula sekitar Rp600 ribu per bulan menjadi hanya Rp223 ribu saja. Mirisnya lagi, gaji tersebut bersumber dari dana BOS yang waktu pencairannya pun seringkali tidak menentu.
Di tengah kondisi tersebut, Agustinus mengaku tetap memilih bertahan demi murid-muridnya karena ia ingin melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berhasil di masa depan. Namun secara ironis, ketika kehidupan para murid terus melangkah maju, nasib sang guru justru terasa jalan di tempat atau stagnan.
Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional mengumumkan rencana pengangkatan 32.000 pegawai SPPG menjadi ASN PPPK per 1 Februari 2026.
Melihat seseorang mengabdi selama 23 tahun namun berakhir dengan gaji Rp223 ribu per bulan bukan lagi sekadar masalah ekonomi, tapi sudah menyentuh isu kemanusiaan dan penghargaan terhadap martabat profesi.
Secara objektif, ada beberapa poin yang membuat fenomena ini terasa sangat tidak adil:
Pertama, adanya ketimpangan beban kerja versus kompensasi. Guru honorer seringkali memikul beban kerja yang sama, atau bahkan lebih berat, daripada guru ASN, namun mereka tidak memiliki jaminan kesejahteraan yang setara. Ketika gaji mereka justru dipangkas demi program pemerintah lain (seperti MBG dalam kasus ini), terjadi benturan prioritas di mana pemenuhan nutrisi siswa seolah-olah mengorbankan "isi piring" orang yang mendidik mereka.
Kedua, masalah ketidakpastian masa depan. Banyak guru honorer terjebak dalam harapan bahwa pengabdian panjang akan otomatis berbuah pengangkatan menjadi ASN atau PPPK. Namun, realitanya aturan sering berubah, dan proses seleksi terkadang lebih memihak pada mereka yang baru lulus (fresh graduate) atau posisi-posisi baru, sehingga mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun justru tersisih karena kendala usia atau administrasi.
Ketiga, penggunaan dana BOS untuk gaji honorer seringkali tidak stabil. Menggantungkan hidup pada dana yang pencairannya tidak menentu sangatlah tidak manusiawi, terutama bagi mereka yang sudah memiliki keluarga. Ini menciptakan siklus kemiskinan bagi para pendidik yang seharusnya menjadi motor penggerak kecerdasan bangsa.
Secara etis, pengabdian selama dua dekade lebih seharusnya dihargai dengan jalur afirmasi yang lebih kuat, bukan sekadar kata "terima kasih" atau medali pengabdian. Jika negara mampu mengalokasikan anggaran besar untuk program baru, seharusnya pembenahan upah minimum bagi mereka yang sudah lama berjuang di garda terdepan pendidikan menjadi prioritas yang tak bisa ditawar.
Meskipun demikian, Ada sebuah pesan yang sangat menggetarkan jiwa. Bahwa,
"Menjadi guru bukan soal jabatan, Nak, tapi soal siapa yang tetap memegang obor saat kalian butuh cahaya untuk melihat jalan." (Sitti Nur Jannah)