Sangpencerah.web.id | SELAYAR, -- Alam Kepulauan Selayar yang kaya akan pemandangan hijau dari perbukitan alami, hutan kelapa, hingga air terjun, dipadu dengan laut biru jernih, menciptakan destinasi wisata eksotis yang menawarkan ketenangan dan petualangan, mulai dari snorkeling di Taman Nasional Taka Bonerate hingga menikmati hijaunya Puncak Tanadoang dan pesona atap daun kelapa yang ikonik.
Dengan semua kekayaan itu, Kepulauan Selayar punya potensi pertanian kuat, terutama kelapa (fokus hilirisasi dan bibit unggul), jagung, kacang tanah, ubi kayu/jalar untuk pangan, serta hortikultura seperti jeruk, pisang, cabai, tomat, dengan fokus pengembangan pada peningkatan produksi, pemasaran, dan pengolahan hasil agar bernilai tambah, didukung pemerintah pusat untuk ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Dalam hal tersebut, pemerintah mengusung banyak program dalam mengatasi masalah pangan. Namun, bagaimana jika masyarakat tidak pernah dilibatkan secara total mulai dari perencanaan, sampai pelaksanaan. Sehingga terkesan bahwa pemerintahan yang menjalankan program ini, semua di gratiskan. Masyarakat? obyek saja.
Pemerintah tidak berjalan sesuai tugas, monitoring, evaluasi, edukasi, supervisi, pengawasan, dan pelaporan. Sehingga program yang dijalankan berisiko tinggi gagal mencapai tujuan. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya rasa kepemilikan dan keberlanjutan.
Beberapa kemungkinan dampak yang timbul jika hal tersebut dibiarkan adalah,
Rendahnya Akuntabilitas.
Kurangnya pengawasan dari masyarakat dapat membuka celah untuk pengelolaan sumber daya yang tidak efisien atau bahkan muncul penyelewengan.
Ketidaksesuaian Kebutuhan.
Program yang dirancang tanpa masukan langsung dari masyarakat memungkinkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal yang sebenarnya.
Menimbulkan ketergantungan.
Program serba gratisan tanpa edukasi yang memadai dapat menciptakan mentalitas ketergantungan dan mengurangi inisiatif masyarakat untuk berdaya secara mandiri.
Hal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat terutama saat musim politik, yang berpotensi memperburuk masalah. Adanya volatilitas dukungan politik, yakni dukungan masyarakat terhadap kandidat atau partai politik menjadi sangat fluktuatif, bergantung pada seberapa besar atau sering bantuan gratis yang diberikan saat itu, bukan berdasarkan visi, misi, atau rekam jejak pembangunan berkelanjutan.
Ini juga menjadi sebab turunnya kualitas demokrasi. Fokus kampanye yang bergeser dari debat kebijakan yang substantif menjadi "lelang" bantuan gratis, yang merusak proses demokrasi yang sehat dan rasional.
Memperkuat Politik Uang (Money Politics). Program gratisan sering kali berfungsi sebagai bentuk terselubung dari politik uang, di mana bantuan diberikan dengan harapan imbalan suara saat pemilihan umum, yang merupakan pelanggaran etika dan hukum pemilu.
Kurangnya Keberlanjutan.
Tanpa keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat mungkin tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan atau memelihara hasil program setelah bantuan pemerintah berakhir.
Kombinasi antara kegagalan program pangan, merebaknya politik uang, dan ketergantungan masyarakat pada pemerintah, menciptakan lingkaran setan yang berdampak sangat negatif terhadap kesejahteraan, demokrasi, dan pembangunan nasional.
Ketergantungan kronis dan kegagalan program pembangunan, sangat efektif dalam mengabadikan siklus kemiskinan karena akar masalah struktural yang tidak tertangani.
Lalu bagaimana? Akankah pemerintah atau masyarakat membiarkan semua hal tadi berangsur-angsur terjadi?
Ataukah hal ini memang sudah disengaja dibiarkan untuk kepentingan segelintir pihak?
Membiarkan masyarakat menjadi layaknya ternak yang menunggu penggembala bangun dari tidurnya untuk diberi makan rumput, menunggu gembala membuka kandang untuk bisa merasakan apa itu kebebasan yang bahkan tak lepas juga dari jeratan tali di leher. (SNJ/IM)