Sangpencerah.web.id | SELAYAR, -- Suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri atau biasa kita sebut kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan mutlak dalam suatu negara atau wilayah untuk mengatur pemerintahan, membuat hukum, serta menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan pihak luar, mencakup kekuasaan tertinggi ke dalam (mengatur urusan domestik) dan ke luar (berhubungan dengan negara lain).
Secara harfiah, kata ini berasal dari bahasa Arab "daulah" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan tertinggi, dan dalam konteks Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.
Namun bagaimana jika kedaulatan suatu negara dimiliki oleh oligarki??
Kedaulatan Indonesia secara konstitusi adalah milik rakyat (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945) dan berdasar demokrasi, namun praktik oligarki sering muncul di mana sekelompok kecil elit (politik/ekonomi/pengusaha) mengendalikan kebijakan dan sumber daya strategis, membuat suara rakyat melemah dan kebijakan sering menguntungkan kelompok mereka, bukan publik luas, terbukti dari konsolidasi aset ke BUMN atau isu RUU Masyarakat Adat yang terhambat, yang menunjukkan konflik antara kedaulatan rakyat dan kepentingan oligarki.
Dilansir dari Suara.com, Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menyebut selama satu dekade kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi, lima kedaulatan Indonesia telah diserahkan kepada oligarki dan asing.
"Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan," ujar Said Didu saat mengkritik warisan pemerintahan Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Refly Harun, Kamis, (18/12/2025).
Pertama, kedaulatan politik yang telah diserahkan kepada oligarki. Said menyampaikan tak ada satupun partai politik yang berbicara saat rakyat sedang menderita.
“Puncak penderitaan adalah banjir di Sumatera, tidak ada partai politik bicara. Karena yang merusak Sumatera adalah oligarki, temannya partai politik,” ungkapnya
“Saya kasih contoh, di PIK 2, tidak ada partai politik pun yang bicara. Gubernurnya malah membiarkan rakyatnya dipenjara, dan berlaku seluruh Indonesia,”
“Itu berarti partai politik sekarang sudah diambil alih oleh oligarki,”
Kedua, kedaulatan hukum yang telah diserahkan Jokowi kepada penegak hukum.
“Coba bisa bayangkan, Bapak Jusuf Kalla digusur oleh oligarki karena oligarki sudah mengendalikan hukum,”
Said menegaskan kembali, tidak ada kedaulatan hukum, bahkan tokoh sekelas Jusuf Kalla yang merupakan mantan Wakil Presiden dinilai tak berdaya.
Selain itu, tokoh Sulawesi Selatan, seorang mantan Ketua Umum Golkar dirampok tanahnya.
Ia menuding adanya dugaan keterlibatan jaringan alumni Lemhannas yang keluar sebagai komunitas mafia tanah untuk menggusur.
“Coba bayangkan. Artinya aparat itu nanti yang hijau, yang cokelat, semua sudah dikuasai juga oleh oligarki, bisa diatur oleh oligarki,” pungkasnya.
“Tidak ada namanya rakyat yang bisa melawan oligarki di manapun di seluruh Indonesia. Mulai dari hutan, gunung, sampai laut, sampai kota besar. Tidak ada lagi yang bisa melawan. Artinya, Joko Widodo betul-betul sudah menyerahkan kedaulatan hukum kepada oligarki,
Ketiga, Kedaulatan Ekonomi. Ia menggambarkan siklus kekuasaan ekonomi yang terjadi di Indonesia terus berulang-ulang. Dimulai dari penyuapan politisi untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan mereka.
“Saya menyatakan kedaulatan ekonomi dan hukum itu bercampur aduk. Kita contohlah Sumatera yang kita bahas sekarang. Bayangkan itu namanya hutan di Bukit Barisan, itu hutannya dari APBN lho, bukan hutan alam,”
“Dia babat hutan itu, dari APBN lho, dan dapat untung untuk menyogok lagi para politisi dan pengambil kebijakan. Setelah banjir, kita diminta membayar lewat APBN dan rakyat bergelimpangan hanya karena oligarki,”
Keempat, kedaulatan sumber daya alam yang dinilai kian terkikis. Said menilai kebijakan era Jokowi membuka ruang terlalu luas bagi kepentingan asing.
“Tapi para pendukung Jokowi seakan-akan Jokowi pahlawan. Dia menggunakan Freeport untuk menutupi perampokan sumber daya alam di seluruh Indonesia,” ujar Said
Kelima, kedaulatan wilayah yang dinilai melemah pada era Jokowi.
Said Didu menilai banyak wilayah pada era pemerintahan Jokowi dijadikan kawasan khusus, seperti kawasan industri, proyek strategis nasional, dan kawasan ekonomi khusus, yang dinilai sulit disentuh negara dan membebaskan pelaku usaha dari berbagai kewajiban.
“Bahkan coba bayangkan lah, Morowali saya lima kali ke sana memang susah sekali masuk. Gubernur, Bupati nggak bisa masuk,” pungkasnya.
Dikutip dari Temponews.web.id, Robert Michels berpendapat bahwa setiap organisasi, termasuk yang paling demokratis sekalipun, pada akhirnya akan berubah menjadi oligarki. Dalam konteks partai politik, meski awalnya bertujuan melayani rakyat, kelompok elit di dalamnya(pengurus, penyandang dana, fungsionaris) akan mengembangkan kepentingan sendiri untuk mempertahankan posisi mereka. Partai politik di Indonesia, dengan struktur yang didominasi oleh segelintir figur kuat menjadi ilustrasi nyata dari hukum ini. Keputusan strategis lebih sering datang dari sekelompok kecil elite daripada melalui mekanisme demokratis internal yang sehat.
Salah satu pidato Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam Peringatan Hari Guru Nasional 2025, ia mengatakan,
“Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih…” ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa penjajah justru meninggalkan jejak infrastruktur yang sampai hari ini masih berdiri, seperti perkebunan, bangunan pemerintahan, hingga jembatan kereta api yang kokoh.
“Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung… bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh,” katanya. Dari sini, ia mengeluarkan kalimat yang kemudian viral di berbagai platform: “Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu?”
Pernyataan tersebut menjadi bagian paling banyak dibahas karena dipandang sebagai kritik terhadap perilaku, kebijakan, dan tata kelola bangsa sendiri yang dianggap justru merusak lingkungan dan kualitas pembangunan.
Indonesia milik siapa rakyat atau oligarki?. Akan kah suara-suara ini terus di bungkam hingga masa kehancuran tiba?. Membiarkan mereka duduk ongkang kaki bersandalkan emas, tertawa dengan mulut yang penuh makanan, Sementara rakyat dibiarkan sengsara, tidur beralaskan kardus, tenggelam dalam derasnya arus, terhimpit diantara ribuan kayu gelondongan, melahap remah-remah makanan dari mulut-mulut rakus, adalah kebiadaban yang tak termakan logika.