Sangpencerah.web.id | SELAYAR,-- Di balik gemerlap gedung pencakar langit kota metropolitan dan janji kesejahteraan, seorang anak di pelosok negeri harus meregang nyawa karena perkara uang sepuluh ribu rupiah. Tragedi bunuh diri YBR, siswa SD asal NTT, mengungkap sisi gelap kemiskinan ekstrem yang kini juga membayangi ribuan anak-anak terlantar di jalanan kota besar yang terpaksa menukar masa kecil mereka dengan peluh pekerjaan
Kematian YBR, seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada akhir Januari 2026 menjadi tamparan keras bagi rasa kemanusiaan kita. Bocah berusia 10 tahun ini ditemukan tak bernyawa setelah diduga mengakhiri hidupnya karena rasa putus asa akibat kemiskinan ekstrem yang menjerat keluarganya.
Tragedi ini bermula dari hal yang tampak sederhana bagi banyak orang, namun mustahil bagi keluarganya: buku dan pena. Ketika YBR meminta uang kurang dari Rp10.000 untuk perlengkapan sekolah tersebut, ibunya yang seorang janda dan buruh serabutan, terpaksa menjawab tidak punya uang. Kecewa dan merasa menjadi beban bagi sang ibu yang harus menghidupi lima anak sendirian, YBR meninggalkan surat perpisahan menyayat hati sebelum pergi selamanya.
Jika YBR di NTT menyerah pada keadaan, ribuan anak di kota besar dipaksa "melawan" dengan cara yang salah. Mereka turun ke jalan menjadi pengamen, penjaja permen, penjual kerupuk, hingga pemulung di tengah kemacetan.
Data menunjukkan jutaan anak di Indonesia masih berada di luar sistem sekolah, terjebak dalam dilema antara belajar atau membantu perut keluarga agar tetap terisi.
Di kota metropolitan, anak-anak terlantar ini tumbuh lebih dewasa sebelum waktunya. Tak jarang dari mereka tidak lagi memikirkan PR atau buku baru, melainkan target setoran harian. Hak mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai usia seringkali terabaikan oleh kerasnya ekonomi urban.
Di saat yang sama mataku tak sanggup menahan gumpalan pilu yang terpampang nyata di hadapanku kala itu. Seorang anak perempuan dengan tinggi sebetis orang dewasa, berkerudung besar (bukan untuk anak seusianya), berjalan tanpa alas kaki memanggul kayu dengan kerupuk tergantung di bahunya. Hampir terpeleset karena licinnya jalan di sebuah SPBU Makassar.
Dengan langkah kecilnya ia menjajahkan kerupuk di tengah penuhnya antrian saat itu.
Hal yang sangat di sayangkan adalah obsesi pemerintah pada proyek-proyek strategis berskala makro. Alokasi anggaran yang fantastis untuk modernisasi alutsista dan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi primadona kebijakan, nyatanya belum mampu menyentuh sumsum tulang kemiskinan.
Saat negara mampu mengalokasikan triliunan untuk pertahanan dan diplomasi global, seorang anak harus kehilangan nyawa karena Rp10.000 yang tak tersedia. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tapi kegagalan distribusi empati dalam birokrasi.
Realita yang terjadi hanyalah Formalitas Bansos yang Membunuh. Ibu YBR terganjal administrasi KTP yang berbeda kabupaten untuk menerima bantuan.
Dalam kepemimpinan yang mengedepankan ketegasan komando, birokrasi yang kaku seperti ini adalah bentuk "pembunuhan administratif" yang belum mampu dibenahi oleh pemerintah pusat.
Retorika "Zero Poverty" 2026. Target Prabowo untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 terdengar seperti janji surgawi di tengah realita lapangan yang penuh darah dan air mata.
Faktanya, data ATS (Anak Tidak Sekolah) yang justru meningkat menjadi 3,9 juta per Agustus 2025 menunjukkan bahwa antara meja rapat di Jakarta dan kenyataan di Ngada terdapat jurang yang sangat dalam
Target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 tampak seperti mercusuar yang indah di kejauhan, namun gagal menerangi kaki dermaganya sendiri.
Ketika data Agustus 2025 masih mencatat 3,9 juta Anak Tidak Sekolah (ATS), kita sebenarnya sedang melihat sebuah "bom waktu" sosial.
Bagaimana mungkin sebuah kepemimpinan yang berambisi melompat menuju Indonesia Emas 2045, sanggup menutup mata pada fakta bahwa setahun sebelum target zero poverty (2026) tercapai, angka anak putus sekolah justru tetap menganga?.
Retorika "Zero Poverty 2026" menghadapi ujian sejarah. Tanpa adanya perombakan radikal pada sistem perlindungan sosial yang lebih dari sekadar bagi-bagi bantuan instan, target tersebut hanya akan menjadi monumen kegagalan.
Kepemimpinan yang kuat seharusnya tidak hanya mampu menggetarkan panggung internasional, tetapi juga harus mampu memastikan tidak ada lagi anak kecil yang dieksploitasi, atau surat perpisahan yang ditulis dengan tangan gemetar di NTT hanya karena perkara uang sepuluh ribu. (Sitti Nur Jannah)
Tags
Sosial