Sangpencerah.web.id | Selayar,-- Malam ini ku jelaskan sebuah hal yang juga seringkali berisik di kepala kita. Yaitu tak lain adalah tentang buku sejarah di Sekolah-sekolah yang lebih banyak mencekoki para pelajar dengan narasi tunggal, bahwa penderitaan bangsa ini sepenuhnya adalah dosa orang-orang berkulit putih yang datang dari ribun mil jauhnya.
Tak heran bila kita seringkali terbiasa membayangkan sosok penjajah sebagai serdadu Belanda dengan bedil di tangan. Namun, faktanya yang terjadi justru lebih pahit. Saat kita menemukaan kenyataan bahwa seringkali cambuk yang melecut punggung rakyat kecil justru digenggam oleh tangan saudara sebangsa sendiri.
Penjajahan di Nusantara bukan sekadar invasi militer, melainkan sebuah kerja sama bisnis yang rapi antara ambisi kolonial dan keserakahan elit lokal. Di balik tragedi kerja rodi yang konon tanpa upah, terselip fakta yang jarang dibahas secara terbuka bahwa dana kompensasi sering kali berhenti di kantong para pejabat pribumi atau Bupati yang lebih memilih loyal pada jabatan daripada rakyatnya.
Rakyat Nusantara tidak hanya sedang berhadapan dengan ambisi imperialisme Eropa yang haus akan rempah, tetapi juga terjepit oleh keserakahan struktur feodal yang telah mengakar kuat di tanah air.
Realitas pahit ini paling nyata terlihat dalam praktik kerja paksa yang melegenda. Sementara pemerintah kolonial menyediakan anggaran sebagai pemanis birokrasi. Di lapangan, instruksi tersebut berubah menjadi mesin pemeras yang dijalankan oleh tangan-tangan elit lokal.
Para penguasa pribumi, demi mempertahankan privilese dan kedudukan di mata pemerintah pusat, tak jarang membiarkan rakyatnya bekerja hingga titik darah penghabisan tanpa upah yang semestinya.
Dalam panggung sejarah ini, penindasan memiliki dua wajah, satu wajah asing yang membawa kebijakan, dan satu wajah akrab yang mengeksekusinya demi keuntungan pribadi.
Saat ini kita justru menghadapi sebuah ironi kemerdekaan. Ketika alam dan arsitektur turut menjadi korban kebebasan.
Sebuah kontradiksi visual yang sulit dibantah ketika kita membandingkan foto-foto lama Nusantara dengan pemandangan hari ini. Pada masa kolonial, meski berada di bawah tekanan politik, tata kota tampak rapi, gedung-gedung dibangun dengan standar estetika yang tinggi, dan bentang alam masih terjaga dalam keasrian yang murni.
Namun, setelah tongkat estafet kekuasaan berpindah ke tangan bangsa sendiri, ironi itu muncul. Kebebasan yang kita agungkan justru sering kali diikuti oleh degradasi lingkungan dan kekacauan tata ruang.
Di masa lalu, pembangunan infrastruktur meski motifnya untuk eksploitasi, tapi dilakukan dengan perencanaan jangka panjang dan kualitas material yang kokoh. Hutan-hutan dikelola untuk kepentingan ekonomi tanpa sepenuhnya mengabaikan keseimbangan ekosistem demi kelangsungan hasil bumi.
Sebaliknya, di masa merdeka, atas nama "pembangunan" dan "pertumbuhan ekonomi", kita sering menyaksikan bangunan bersejarah dihancurkan demi ruko-ruko beton yang seragam, serta hutan-hutan yang gundul akibat izin yang diobral oleh birokrasi sendiri. Seolah-olah, setelah berhasil mengusir penjajah asing, kita justru gagal menjajah keserakahan kita sendiri dalam merawat warisan alam dan rupa bumi pertiwi.
Ketahanan bangunan-bangunan era kolonial yang masih berdiri kokoh hingga saat ini adalah saksi bisu atas standar yang kita tinggalkan. Arsitektur masa lalu dirancang untuk bernapas bersama iklim tropis, dengan langit-langit tinggi dan sirkulasi udara yang cerdas.
Sementara itu, pembangunan di era merdeka sering kali tampak terburu-buru, mengejar kuantitas di atas kualitas, dan dibayangi oleh praktik "potong anggaran" yang membuat infrastruktur cepat rusak sebelum waktunya. Mungkin kita merdeka secara politik, tapi seolah kehilangan disiplin dalam membangun peradaban fisik yang bermartabat.
Lebih mengenaskan lagi jika kita menoleh ke arah alam. Di bawah administrasi kolonial, batas-batas hutan dan kawasan hijau dijaga ketat lewat regulasi Boschwezen (Dinas Kehutanan) demi keberlanjutan sumber daya.
Kini, pemandangan alam yang dulu asri telah berubah menjadi hutan beton yang semrawut atau hamparan tambang yang meninggalkan lubang-lubang kematian.
Eksploitasi yang dilakukan bangsa sendiri ternyata bisa jauh lebih ganas karena dilakukan tanpa rasa sungkan, sering kali dibalut dengan izin-izin resmi yang lahir dari kolusi tingkat lokal.
Pada akhirnya, fenomena ini melahirkan sebuah pertanyaan, apakah selama ini kita hanya membenci sosok penjajahnya, namun secara tidak sadar justru memuja cara-cara mereka dalam merusak?
Jika kemerdekaan hanya berarti kebebasan untuk merusak alam dan membangun kota tanpa jiwa, maka kita sedang berjalan menuju kemunduran yang dibungkus dengan slogan kemajuan.
Potret kegagalan dalam menjaga amanat kemerdekaan ini terpampang nyata dalam rangkaian bencana yang menghantam Aceh dan sekitarnya dalam beberapa tahun terakhir. Di penghujung tahun 2025 hingga awal 2026, Aceh kembali dirundung duka akibat banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Aceh Tengah serta wilayah lainnya.
Ribuan rumah hancur, puluhan sekolah rusak, dan puluhan nyawa melayang adalah sebuah tragedi yang bagi banyak ahli lingkungan bukan sekadar "kehendak alam", melainkan akibat langsung dari tangan-tangan yang seharusnya menjaga tanah ini.
Ironisnya, jika kita menengok ke belakang, kawasan Aceh pada era kolonial dikelola dengan sangat selektif demi menjaga ekosistem penopang. Namun kini, atas nama perluasan perkebunan dan tambang, hutan-hutan yang dulu menjadi benteng pelindung telah beralih fungsi secara masif.
Deforestasi dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit di wilayah hulu menyebabkan sungai kehilangan daya tampung, sehingga hujan intensitas sedang pun kini cukup untuk mengirimkan kiriman lumpur maut ke pemukiman warga di hilir.
Bencana ini seolah menjadi konfirmasi paling pedih, bahwa eksploitasi oleh "bangsa sendiri" pasca-merdeka ternyata bisa jauh lebih destruktif. Di bawah sistem koordinasi lokal yang lemah dan praktik korupsi izin lahan yang menyerupai perilaku bupati di era kerja rodi, kita sedang meruntuhkan sendi-sendi alam Aceh yang dulu begitu megah.
Pemandangan desa-desa yang hilang akibat banjir bandang adalah bukti bahwa kebebasan yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab ekologis hanya akan berakhir pada nisan-nisan baru.
Kita telah merdeka dari Belanda, namun kita masih terbelenggu oleh keserakahan yang kini justru menenggelamkan rumah kita sendiri.
Siapakah penjajah yang sebenarnya, bukan lagi sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Melainkan sebuah jawaban yang berasal dari ketidakterimaan oleh hati nurani mereka yang benar-benar peduli. (Sitti Nur Jannah)