Sangpencerah.web.id. | Opini, -- Sudah lebih dari sepekan bencana banjir yang melanda Sumatera sejak November lalu, belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional. menurut data BNPB sejak 09, Desember 2025, Setidaknya ada total 982 korban jiwa, 291 dinyatakan hilang, dan 5 ribu jiwa terluka. Korban merupakan masyarakat yang berada di kabupaten kota Agam, Aceh utara, Tapanuli tengah, Tapanuli Selatan, Aceh Tamiang, Kota Sibolga, Aceh Timur, Bener meriah, Tapanuli Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Deli Serdang, Aceh Tenggara, Kota medan, Kota Padang, Langkat, Humbang Hasundutan, Kota Langsa, Gayo Lues, Kota Lhokseumawe dan Pasaman Barat.
Menurut penjelasan BNPB, Jonathan Victor Rembeth, Alasan pemerintah belum menetapkan status bencana banjir bandang di 3 provinsi Sumatera Sumatera utara (Sumut), Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dikutip dari Berita Nasional Update.com, "Tanpa bermaksud membandingkan, kita selama sejarah Republik Indonesia, baru dua kali atau tiga kali menetapkan status bencana nasional, yang paling terakhir adalah ketika tsunami Aceh tahun 2004 dan kemudian Covid," katanya, Selasa (2/12/2025), dikutip dari Sapa Indonesia Pagi Kompas TV.
Jonathan menambahkan, yang skalanya lebih besar dari bencana Sumatra pun pemerintah tidak mengambil keputusan untuk menetapkan status bencana nasional. "Contohnya adalah ketika terjadi gempa Jogja tahun 2006, itu ada lebih dari 6.000 orang yang meninggal dunia dan pengungsian hampir 1 juta itu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional," paparnya.
Jonathan pun menjelaskan soal kriteria penetapan bencana nasional memang sudah tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
"Yang dilakukan pertama adalah kita melakukan pengkajian secara cepat dan melihat apakah memang kerusakan juga berbanding dengan sumber daya," jelasnya.
"Di Padang tahun 2009, di mana jumlah korban meninggal sampai dengan 1.200 dan yang hilang ratusan yang lain dan juga kerugian sudah melebihi sampai dengan Rp22 triliun, itu pun pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional," tambahnya lagi.
Selain permasalahan Bencana banjir yang belum ditetapkan sebagai bencana nasional, warga net juga menyoroti tanggapan Letjen TNI Dr. Suharyanto,S.SOS., M.M. yang mengatakan bahwa bencana banjir yang melanda Sumatera hanya mencekam di internet saja. Hal tersebut membuat sejumlah warga geram karena merasa bahwa tanggapan tersebut dinilai sangat tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh warga net.
"Bapak itu datang 6 hari setelah banjir pak bukan pas banjir bandang, coba bapak kesini pas air lagi deras-derasnya, bapak liat itu truk diatas truk itu masih bapak bilang cuma mencekam di internet? coba bisa diulang pak bapak yang disini pas banjir kami pindah dulu biar bapak rasain gimana air sudah sampai atap rumah mencekamnya mayat dimana-mana, listrik padam, bayi kehilangan orangtuanya". Ungkap salah satu korban banjir bandang dalam sebuah vidio.
Warga net juga menyoroti banyaknya kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir. Hal tersebut dikaitkan bahwa bencana terjadi bukan sekedar fenomena alam melainkan karena aktivitas penebangan besar-besaran yang terjadi di hulu sungai Tamiang.
Selain itu yangmenjadi perbincangan adalah Anggota DPR Endipat Wijaya menyindir aksi relawan (ferry Irwandi) yang menggalang donasi Rp.10 miliar untuk korbaan banjir sumatera yang viral di medsos, sementara pemerintah disebut telah menggelontorkan bantuan hingga triliunan rupiah.
"Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh," kata dia.
Politikus Gerindra ini menegaskan, dalam penanganan bencana Sumatra, pemerintah yang hadir pertama mengatasinya.
"Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana," ungkap Endipat.
"jadi yang kira-kira yang seperti itu mohon dikembangkan sama komdigi untuk menjadi informasi publik, yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat," lanjutnya dalam vidio yang di upload oleh akun instagram @Bkmedan.
Alasan kuat lainnya yang menjadi perbincangan penyebab bencana banjir bandang yakni Aktivitas alih fungsi lahan yang berlangsung cukup masif di Aceh, Sumut dan Sumbar. Hutan di Sumatera yang dulu lebat, secara sporadis telah berubah menjadi perkebunan sawit, tambang dan juga dibabat oleh pembabak liar. Akibatnya saat munculnya Bibit siklon 95B di kawasan Selat Malaka yang berevolusi menjadi Siklon Tropis senyar membuat air bak tumpah ruah menerjang apa saja. Kondisi akar serabut pada sawit yang tidak dapat menyerap air yang banyak, tak seperti akar tunggang pada pohon kayu yang mampu menyerap banyak air dan mengikat tanah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor.
Dilansir dari Ekonomi.bisnis.com, data kementrian kehutanan selama tahun 2017-2022, pemerintah telah melepas kawasan hutan untuk serve dan eksplorasi tambang seluas 192.891,69 hektare di wilayah Sumatera Utara. Sementara di Aceh dan Sumbar, masing-masing seluas 67.026,68 hektare dan 4.720,33 hektare pada periode yang sama. Hal tersebut memperkuat bahwa Deforestasi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya bencana banjir bandang yang melanda Sumatera.
Ini menjadi teguran keras bahwa seringkali bencana itu tidaklah karena alam itu sendiri melainkan ulah tangan-tangan serakah yang dibiarkan membabi buta. Harapan kedepannya bahwa pemerintah bisa lebih tegas dalam menangani aksi pembalakan liar dan mengambil keputusan yang lebih bijak dalam setiap program pembangunan yang dilakukan agar sesuai dengan AMDAL yang telah disepakati demi keberlanjutan dan keseimbangan Alam.
-Sitti Nur Jannah-