 |
Masmulyadi. Praktisi hukum bisnis; dan Direktur Lembaga Penelitian Sosial dan Demokrasi .(F/istimewa) |
Sangpencerah.web.id | SELAYAR,-- Usai gencarnya Selayar dalam membangun kembali pondasi-pondasi ketahanan daerah agar mampu bersaing dengan daerah lain, mendapatkan respon cukup serius dari seorang Praktisi hukum bisnis sekaligus Direktur Lembaga Penelitian Sosial dan Demokrasi, Masmulyadi.
Respon tersebut ia tuangkan dalam sebuah tulisan seperti yang kami tampilkan dibawah. Dalam tulisannya, ia menjelaskan bahwa:
"Pada akhir Februari 2026 lalu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025. Rilis itu mungkin tampak seperti laporan statistik rutin, namun bagi daerah seperti Kepulauan Selayar, ia sejatinya adalah cermin yang memantulkan wajah ekonomi kita apa adanya, lengkap dengan kekuatan sekaligus kerentanannya.
Angka-angka itu bukan sekadar skor, ia adalah penanda tentang sejauh mana suatu daerah mampu mengubah potensi menjadi kesejahteraan.
Secara nasional, rata-rata indeks berada di angka 3,50. Sulawesi Selatan mencatat 3,71, sementara Kepulauan Selayar berada di angka 3,38. Selisihnya tipis, tetapi maknanya signifikan. Selayar belum sepenuhnya tertinggal, namun juga belum cukup kuat untuk melampaui daya dorong provinsi.
Ketika ditelisik lebih dalam ke dalam dua belas pilar pembentuk indeks, tampak kontras yang menarik. Pilar Institusi (4,61), Adopsi TIK (4,36), Stabilitas Ekonomi Makro (4,10), dan Keterampilan (4,53) relatif kokoh. Namun lima pilar krusial yaitu Pasar Produk (2,40), Pasar Tenaga Kerja (2,45), Sistem Keuangan (2,65), Dinamika Bisnis (2,50), dan Kapabilitas Inovasi (2,25) masih tertinggal.
Di saat yang sama, pertumbuhan ekonomi Selayar tahun 2025 tercatat 3,98 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,46 persen, didorong oleh meningkatnya kunjungan wisatawan.
Struktur ekonomi daerah ini masih didominasi sektor primer (pertanian dan perikanan) sebesar 43,99 persen. Dengan kata lain, ekonomi Selayar masih bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam dan geliat jasa berbasis kunjungan, belum pada industri bernilai tambah.
Hilirisasi Sektor Primer
Dari perspektif sosiologi ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa pasar tidak berdiri sendiri; ia tertanam dalam struktur sosial dan kelembagaan. Rendahnya skor pasar produk dan tenaga kerja menandakan relasi produksi yang belum sepenuhnya modern dan kompetitif.
Petani dan nelayan kemungkinan masih menjual komoditas mentah dengan posisi tawar terbatas. Sementara itu, dinamika bisnis dan inovasi yang lemah mengindikasikan bahwa kreativitas ekonomi belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem produksi.
Di sinilah industrialisasi (khususnya hilirisasi sektor primer) menjadi relevan. Hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik, tetapi membangun rantai nilai. Ia memungkinkan hasil laut diolah menjadi produk jadi, hasil pertanian diproses menjadi komoditas bernilai tambah, dan produk lokal dipasarkan melalui jaringan wisata yang sedang tumbuh.
Dengan demikian, pasar produk menguat, tenaga kerja terserap, dan sistem keuangan bergerak lebih dinamis.
Lebih jauh, hilirisasi berpotensi memperkuat sistem keuangan lokal (2,65). Industri membutuhkan pembiayaan, asuransi, dan layanan perbankan. Ia menciptakan arus kas yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Ketika pelaku usaha lokal terlibat dalam rantai pasok industri, lembaga keuangan daerah pun terdorong untuk berinovasi dan memperluas inklusi keuangan. Dengan demikian, perputaran uang tidak lagi hanya bersifat konsumtif, tetapi produktif.
Industrialisasi juga dapat menjadi jawaban atas stagnasi kapabilitas inovasi. Ketika proses produksi menuntut efisiensi, kualitas, dan diferensiasi, maka pengetahuan lokal dipaksa untuk naik kelas. Pilar keterampilan yang sudah relatif tinggi dapat dikonversi menjadi inovasi nyata. Relasi sosial produksi pun berubah: dari pola subsisten menuju pola kolaboratif dan produktif.
Political Will
Namun transformasi ini tidak akan terjadi tanpa political will yang tegas. Pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan industrialisasi yang jelas. Menentukan komoditas unggulan, membangun klaster industri berbasis UMKM, memperkuat akses pembiayaan, dan memastikan keberlanjutan ekologis.
Industrialisasi di wilayah kepulauan seperti Selayar harus sensitif terhadap daya dukung lingkungan, agar pertumbuhan tidak merusak basis alam yang menopang sektor jasa pariwisata yang bertumbuh.
Pada akhirnya, daya saing bukan hanya soal angka indeks. Ia adalah kemampuan suatu masyarakat mengorganisasi sumber dayanya, membangun jejaring produksi, dan menciptakan nilai tambah secara kolektif.
IDSD 2025 hanyalah titik tolak refleksi. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Selayar mampu tumbuh, tetapi apakah ia berani bertransformasi, dari ekonomi berbasis alam menuju ekonomi berbasis nilai.
Hilirisasi, dengan visi yang matang dan keberpihakan yang konsisten, dapat menjadi jembatan menuju masa depan itu. Wa Allahu A’lam".