Menatap Horor Maritim Selayar: Ketika Kegagalan Mekanis dan Manifes Palsu Bertaruh Nyawa di Tengah Cuaca Ekstrem

Gambar hanya ilustrasi! 

Sangpencerah.web.id| Selayar,—Rentetan petaka di perairan Kepulauan Selayar pada pertengahan Juli 2026 bukan lagi sekadar musibah akibat faktor alam, melainkan alarm keras atas bobroknya sistem pengawasan maritim kita. Dalam waktu kurang dari sepekan, dua insiden besar menghantam wilayah ini secara beruntun. Tragedi tenggelamnya KLM Nurul Salsa yang menelan korban jiwa dan insiden putar balik KMP Balibo akibat kerusakan kemudi adalah bukti nyata betapa murahnya harga suatu nyawa di tengah laut saat regulasi hanya menjadi pajangan di atas kertas.

Tragedi memilukan KLM Nurul Salsa yang berangkat dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng pada Rabu, 15 Juli 2026, menjadi potret buram pelayaran rakyat kita. Kapal yang mengangkut 74 orang beserta puluhan ton logistik, ternak, dan motor itu mendadak mati mesin di perairan barat Pulau Polassi. Ironisnya, keselamatan kapal ini ternyata hanya bergantung pada pompa air alkon yang ringkih, yang ketika rusak langsung membuat lambung kapal dibanjiri air laut. Terombang-ambing dihantam angin kencang, kapal akhirnya tenggelam ke dasar laut sedalam 2.000 meter.

Hingga saat ini, operasi SAR gabungan masih harus bersusah payah menyisir perairan luas untuk mencari puluhan korban yang hilang. 

Insiden ini secara kritis membongkar masalah klasik yang terus dibiarkan: sejauh mana validasi manifes dan kelayakan mesin benar-benar diperiksa sebelum kapal diizinkan berlayar? Membiarkan kapal kayu sarat muatan berlayar tanpa sistem cadangan yang mumpuni di tengah musim cuaca ekstrem adalah bentuk kelalaian yang mendekati kriminalitas.

Belum sempat otoritas maritim mengevaluasi diri dari darah dan air mata tragedi Nurul Salsa, Sabtu siang, 18 Juli 2026, KMP Balibo kembali mempertontonkan drama mengerikan. Baru berlayar 30 hingga 60 menit dari Pelabuhan Pamatata menuju Bira, kapal feri reguler Ro-Ro ini mengalami gangguan kemudi kronis dan bergetar hebat di tengah Selat Selayar. 

Kepanikan massal pecah di atas dek, memaksa penumpang yang trauma dengan kejadian tiga hari lalu langsung mengenakan rompi keselamatan dan pasrah berdoa.

Meskipun keputusan nakhoda untuk putar balik patut diapresiasi karena berhasil menyelamatkan seluruh penumpang tanpa luka, insiden ini tetap menyisakan pertanyaan besar yang menyengat. Bagaimana bisa sebuah kapal feri reguler yang melayani jalur utama mengalami kegagalan sistem kemudi sesaat setelah lepas jangkar? Hal ini menandakan adanya kelalaian serius dalam manajemen perawatan berkala armada yang seharusnya dijamin keamanannya oleh operator dan otoritas pelabuhan.

Jika ditarik garis lurus ke belakang, carut-marut ini seperti dejavu kelam yang terus berulang tanpa akhir. Kita tentu belum lupa pada luka kolektif atas tenggelamnya KMP Lestari Maju beberapa tahun silam di perairan yang sama, atau rentetan tragedi kapal rakyat lainnya yang selalu berujung pada lambannya respons penyelamatan. Pola penanganannya selalu sama dan mengecewakan: respons awal yang lambat, koordinasi antarlembaga yang birokratis di jam-jam krusial, hingga minimnya armada penyelamat yang bersiaga di titik rawan. Ketika kapal terombang-ambing, nelayan lokal yang sering kali mendahului petugas di lapangan dengan peralatan seadanya, sementara otoritas baru sibuk bergerak setelah manifes simpang siur dan korban sudah telanjur tersapu arus.

Keterlambatan mitigasi ini sejatinya adalah buah dari kesalahan fatal tata letak geografis penyelamatan. Otoritas terkait harus menyadari bahwa memusatkan posko penyelamatan dan tim Basarnas hanya di Benteng sudah tidak lagi relevan. Benteng seharusnya diposisikan sebagai markas komando atau pusat koordinasi, bukan satu-satunya titik tumpu operasional. Dengan luasnya wilayah perairan Selayar dan tingginya kerawanan pelayaran rakyat, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan tegas untuk mendirikan posko-posko taktis siaga darurat langsung di pulau-pulau kecil penyangga. 

Selama posko operasional hanya berpusat di daratan utama, pergerakan armada penyelamat akan selalu kalah cepat oleh ombak dan waktu.

Lebih jauh lagi, masalah utamanya terletak pada kebijakan pelonggaran izin berlayar yang kebablasan. Otoritas maritim tidak boleh terlalu gampang mempermudah standar keselamatan hanya demi menuruti tekanan pasar atau tuntutan ekonomi semata. 

Namun, di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa hanya memakai pendekatan represif dengan menutup mata terhadap kesulitan para pemilik kapal kayu rakyat. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata dan asistensi langsung, mulai dari penyediaan subsidi alat keselamatan seperti pompa air cadangan otomatis (bilge pump) dan pembagian life jacket, hingga kemudahan akses uji kelayakan kapal yang terjangkau.

Selain subsidi alat keselamatan, otoritas pelabuhan bersama dinas terkait juga harus memberikan pendampingan teknis dan pelatihan berkala kepada para mekanik lokal serta pemilik kapal agar standar perawatan mesin tidak lagi mengandalkan prinsip "asal jalan". 

Tidak kalah penting, pemerintah perlu membuka skema kemitraan pembiayaan atau bantuan modal daerah agar pemilik kapal rakyat sanggup melakukan modernisasi armada tanpa terbeban biaya yang mencekik. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, aturan ketat tidak lagi menjadi beban, melainkan standar bersama demi menjaga keselamatan warga.

Dua peristiwa beruntun di perairan Selayar ini adalah teguran keras yang tidak boleh diselesaikan hanya dengan santunan atau seremoni tabur bunga. Kebijakan keselamatan laut tidak boleh lagi diperlonggar secara ugal-ugalan demi kepraktisan, melainkan dibarengi dengan solusi pemberdayaan agar pemilik kapal mampu memenuhi standar secara bermartabat. 

Jika pengawasan manifes tetap longgar, solusi kelayakan kapal tidak pernah dihadirkan, dan desentralisasi posko SAR ke pulau-pulau kecil terus diabaikan, maka jalur laut Selayar akan tetap menjadi pertaruhan nyawa yang menakutkan bagi masyarakat kepulauan. (Sitti Nur Jannah)