 |
| Abdul Dina (Mahasiswa S3 Program Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta). |
Sangpencerah.web.id|SELAYAR,—Perjuangan Ayatollah Ruhollah Khomeini merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah politik abad ke-20, yang berujung pada Revolusi Iran tahun 1979 dan transformasi Iran dari monarki menjadi republik teokrasi. Memahami perannya memerlukan melihat dari berbagai perspektif, karena pengaruhnya sangat luas dan kontroversial. Memahami pemikiran Ayatollah Ruhollah Khomeini tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah, sosiopolitik, dan teologis yang spesifik.
Pemikirannya bukan lahir di ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap kondisi Iran dan dunia Islam pada pertengahan abad ke-20. perlawanan terhadap otoritarianisme dan neokolonialisme dimana pada masa itu, Iran dibawah kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi yang didukung penuh oleh kekuatan barat (terutama Amerika serikat dan Inggris). Modernisasi yang dipaksakan; Rezim Shah Mohammad Reza Pahlavi menjalankan program Revolusi putih yang membawa westernisasi secara agresif.
Bagi Ayatollah Ruhollah Khomeini, ini adalah upaya untuk menghapuskan identitas islam iran dan menggantinya dengan nilai-nilai barat yang dianggap dekaden. Ketergantungan asing; Ayatollah Ruhollah Khomeini melihat Shah Mohammad Reza Pahlavi sebagai boneka kekuatan asing. Baginya, kedaulatan Iran telah hilang karena kepentingan minyak dan politik luar negeri Iran sepenuhnya didikte oleh Washington. Inilah yang melahirkan slogan Na Sharqi, Na Gharbi (bukan timur bukan barat) yang menuntut kemandirian penuh bagi umat islam. Secara historis dalam tradisi Islam syiah ulama umumnya menjaga jarak dari politik praktis dan menunggu kemunculan kembali Imam Mahdi. Ayatollah Ruhollah Khomeini melakukan pergeseran teologis yang revolusioner.
Transformasi peran ulama; ia berpendapat bahwa selama Imam Mahdi belum hadir, ulama tidak boleh pasif. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjalankan pemerintahan dan hukum islam. Legitimasi Ilahi; konsep Velayat e- Faqih (perwakilan ahli hukum) yang menempatkan ulama yang memenuhi syarat sebagai pengawal utama negara. Pemikiran ini memindahkan fokus dari sekedar ulama sebagai penasehat menjadi ulama sebagai pemimpin eksekutif.
Keberpihakan pada Mustadh'afin Ayatollah Ruhollah Khomeini berhasil mengartikulasikan keresahan kelas bawah dan menengah yang merasa tersisih oleh kebijakan ekonomi Shah Mohammad Reza Pahlavi. Retorika populis, Ayatollah Ruhollah Khomeini menggunakan istilah Al qur'a, Mustadh'afin (kaum yang tertindas), untuk merujuk pada rakyat kecil, kaum buruh dan mereka yang terpinggirkan oleh modernisasi elitis. Mobilisasi massa, dengan menggunakan jaringan mesjid dan jaringan ulama yang tersebar di seluruh pelosok Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini mampu merubah ketidakpuasan ekonomi dan sosial menjadi gerakan politik yang terorganisir. Sesuatu yang gagal dilakukan oleh kelompok oposisi sekuler (seperti kelompok Marxis atau liberal).
Dampak revolusi Iran 1979 menjadi labolatorium bagi pemikiran Ayatollah Ruhollah Khomeini konteks ini sangat penting karena bisa menyatukan ulama dan massa, revolusi ini unik karena dipimpin langsung oleh ulama dari pengasingan, yang berhasil meruntuhkan monarki yang memiliki militer terkuat dikawasan tersebut. Perang Iran dan Iraq perang panjang yang terjadi setelah revolusi semakin memperkuat narasi Ayatollah Ruhollah Khomeini tentang "pertahanan suci" dan perlunya persatuan nasional di bawah kepemimpinan teokratis untuk bertahan dari agresi luar.
Ayatollah Ruhollah Khomeini menafsirkan kembali ritual dan konsep Islam bukan hanya sebagai ibadah pribadi, tetapi sebagai instrumen perjuangan politik. Ia memanfaatkan simbol-simbol seperti peristiwa Asyura (pengorbanan Imam Husain melawan ketidakadilan) sebagai metafora untuk perlawanan rakyat melawan rezim yang dianggap zalim. Dengan cara ini, ia mengubah identitas keagamaan menjadi alat mobilisasi politik yang sangat kuat. Pemikiran Ayatollah Ruhollah Khomeini adalah ideologi perlawanan yang mensintesiskan tradisi Syiah dengan kebutuhan akan kedaulatan nasional di era pasca-kolonial. Ia menempatkan Islam bukan sebagai sistem yang pasif, melainkan sebagai sistem tata negara yang aktif, yang dalam visinya, mampu menjadi alternatif bagi ideologi kapitalisme Barat dan sosialisme Timur yang saat itu mendominasi dunia. Sangat mungkin terjadi bahwa keduanya saling berkelindan. Sebuah gerakan bisa saja memiliki niat awal pembaruan teologis, namun dalam perjalanannya terjerumus ke dalam politisasi. Sebaliknya, narasi politis sering kali dibungkus dengan bahasa teologis yang sangat canggih untuk mendapatkan legitimasi. Yang membedakan keduanya secara esensial adalah, niat (intensi) dan dampak (output). Jika fokusnya adalah memperkuat etika publik dan kedekatan hamba dengan Sang Pencipta, itu adalah adaptasi. amun, jika fokusnya adalah perebutan pengaruh dan kekuasaan, maka esensi spiritualitas Islam akan tertutupi oleh kebisingan politik.
Pada lima tahun terakhirnya, Khomeini bertransformasi dari seorang "revolusioner garis depan" menjadi "negarawan-ulama" yang sibuk dengan kelangsungan struktur negara. Beliau sangat khawatir jika revolusi kehilangan "ruh"-nya dan menjadi sekedar pemerintahan biasa. Oleh karena itu, beliau terus-menerus memberikan penekanan bahwa tujuan akhir dari negara Islam adalah membimbing manusia menuju kesempurnaan spiritual (ma'rifatullah), dan bahwa kekuasaan politik hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan suci tersebut. Pembaruan versus Politisasi; Bagi para pendukung sistem, ini adalah beuntuk ketahanan (adaptasi) melawan tekanan global.
Bagi para kritikus, ini adalah bentuk politisasi agama yang telah kehilangan esensi spiritualnya karena terlalu fokus pada pelestarian kekuasaan. Dampak jangka panjangnya adalah kerentanan suksesi. Karena sistem ini sangat bergantung pada figur Rahbar sebagai penyeimbang, setiap proses transisi kepemimpinan di masa depan akan menjadi momen kritis yang berisiko memicu ketidakstabilan besar di dalam tubuh elit politik Iran sendiri. Ada dikotomi yang menarik di Iran; Di tingkat negara narasi agama tetap dipaksakan secara formal. Di tingkat masyarakat terjadi sekularisasi budaya yang masif. Generasi muda Iran, meskipun hidup dalam sistem yang sangat agamis secara formal, cenderung mengadopsi nilai-nilai individualisme, privasi, dan kebebasan berekspresi yang universal. Dampaknya kesenjangan antara apa yang diwajibkan negara dengan apa yang diyakini/diinginkan masyarakat menciptakan "kelelahan ideologis." Jika sebuah sistem dipaksa bertahan hanya melalui represi dan bukan melalui legitimasi ideologis yang tulus, maka biaya untuk mempertahankan kekuasaan akan menjadi sangat mahal (dalam bentuk keamanan, pengawasan, dan ketegangan sosial).
Sistem yang sangat tersentralisasi pada satu figur (Rahbar) memiliki risiko "titik tunggal kegagalan" (single point of failure), dimana Proses transisi kepemimpinan di masa depan akan menjadi momen paling menentukan. Apakah penggantinya mampu mempertahankan keseimbangan antara faksi-faksi elit (hardliner, pragmatis, militer)? Jika suksesi memicu perpecahan di kalangan elit, sistem tersebut akan jauh lebih rentan terhadap desakan perubahan dari bawah. sistem yang sangat tersentralisasi mampu bertahan sangat lama selama ia memiliki monopoli atas alat kekerasan dan kendali atas sumber daya ekonomi. Namun, modernisasi sosial yang disertai dengan konektivitas global membuat "pengisolasi" informasi menjadi mustahil. Dalam jangka panjang, tantangan terbesar bagi sistem ini bukanlah musuh dari luar, melainkan ketidakmampuan untuk menawarkan masa depan yang menarik bagi generasi mudanya yang terdidik dan modern.
Secara medis, beliau meninggal karena sakit (usia tua dan komplikasi kesehatan). Namun, secara narasi politik dan religius bagi para pengikutnya, beliau dipandang sebagai "syahid" karena dedikasi perjuangannya yang dianggap sebagai bentuk jihad seumur hidup. Setelah wafatnya Ayatollah Ruhollah Khomeini pada 3 Juni 1989, posisi kepemimpinan tertinggi di Iran (Rahbar atau Pemimpin Agung) digantikan oleh Ali Khamenei. pada awal tahun 2026 akibat serangan udara dalam eskalasi konflik, posisi Pemimpin Agung (Rahbar) Iran kini dijabat oleh putranya, Mojtaba Khamenei. Penunjukan Mojtaba Khamenei ini menandai suksesi pertama dalam sejarah Republik Islam Iran di mana jabatan tertinggi diwariskan dalam lingkup keluarga, sebuah langkah yang sempat memicu perdebatan di internal elit politik Iran sebelum akhirnya mencapai konsensus di Majelis Pakar.
Penulis: Abdul Dina (Mahasiswa S3 Program Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta).