“Saya tidak ingin anggaran MBG yang nilainya ratusan miliar untuk Selayar justru dibelanjakan di luar daerah. Kalau kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh masyarakat kita, mari kita prioritaskan produk masyarakat Selayar,” tegasnya.
Bupati menegaskan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap hasil bumi lokal, mulai dari sayur, ikan, hingga telur hasil ternak. Namun, fakta di lapangan menyisipkan kisah berlainan.
Sejumlah produk lokal sempat tertolak karena terbentur standar kualitas, konsistensi ukuran, hingga harga pesaing dari luar daerah yang lebih murah. Fenomena Telur dan pasokan ikan yang belum memenuhi kualifikasi menjadi cermin keretakan antara standar industri dan realita usaha kecil di pesisir.
“Kepada masyarakat yang ingin bekerja sama dengan dapur SPPG, saya minta memperhatikan kualitas produknya. SPPG punya standar. Selain kualitas, harga juga harus diperhatikan. Kita harus mampu bersaing dengan produk dari luar daerah,” jelas Bupati Natsir Ali.
Sikap Bupati yang meminta pengelola SPPG membina warga, bukan sekadar menolak, disambut positif oleh Ketua Yayasan Assoong Kabajikang Silajara (YAKS), Zubair Nasir. Pihaknya mengklaim langsung mengkaji data kebutuhan di tujuh SPPG yang dinaungi untuk menyelaraskan potensi lokal dengan standar nasional.
Namun jika ditarik lebih dalam, niat menggerakkan roda ekonomi warga melalui MBG tentu sangat mulia, tetapi menuntut peternak, nelayan, dan petani kecil bersaing langsung secara telanjang dengan industri luar daerah tanpa pendampingan intensif adalah bentuk ketidakadilan yang halus.
Ketika hasil ternak seperti telur atau pasokan ikan dinilai tak konsisten, hal itu sebenarnya menandakan minimnya intervensi teknis di tingkat bawah. Pemerintah Daerah dan Satgas MBG tidak bisa hanya menjadi penonton atau penilai hasil akhir. Harus ada pelatihan standar keamanan pangan, bantuan alat, hingga akses modal agar produk lokal mampu naik kelas secara alami.
Di samping itu, petani dan nelayan skala kecil pada dasarnya tidak dibentuk untuk memenuhi kerumitan birokrasi pasokan skala besar. Di sinilah peran koperasi lokal harus dioptimalkan sebagai penyangga yang menyerap hasil panen warga, melakukan kendali mutu, baru menyalurkannya ke SPPG.
Standar gizi dan keamanan pangan memang hal mutlak bagi anak-anak, tetapi penentuan harga juga harus mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan agar prinsip mencari yang termurah dari luar tidak mendesak mata pencaharian warga sendiri.
“Kalau sayuran ada petani kita, telur ada peternak kita, ayam ada peternak kita, ikan ada nelayan kita, buah ada dari kebun masyarakat kita, kenapa harus didatangkan dari luar daerah?” ujarnya.
Bagi masyarakat Selayar, tanah dan laut adalah hakekat kehidupan. Ketika program bernilai ratusan miliar datang, ada kerinduan yang mendalam agar daerahnya tidak sekadar dijadikan penonton di rumah sendiri. Isu hasil tani, ternak dan hasil laut lokal yang tertolak bukanlah bentuk kecurangan warga semata, melainkan jeritan halus tentang keterbatasan modal dan teknologi.
Harapan warga begitu sederhana: jangan biarkan anak-anak Selayar kenyang oleh nasi dan lauk yang didatangkan dari pulau sebelah, sementara ayah dan ibu mereka yang petani, peternak dan nelayan, hanya bisa gigit jari melihat truk logistik melintas.
Program MBG harus menjadi tempat bertemunya rasa kasih sayang negara kepada generasi muda, sekaligus penghormatan atas keringat para pelaut dan petani lokal. Jika sinergi ini hanya berhenti pada tataran rapat koordinasi tanpa aksi nyata pendampingan di lapangan, kemakmuran yang dijanjikan hanyalah semu di tengah megahnya angka anggaran. (SNJ/IM)