Sangpencerah.web.id|SELAYAR,—Pernyataan pejabat publik dan otoritas energi di atas kertas hampir selalu terdengar menenangkan: ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berada dalam batas aman dan distribusi diklaim terus berjalan.
Namun, jika lempar pandang diarahkan ke deretan Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) hingga Pertashop di Kecamatan Benteng hingga wilayah pesisir, wajah realitas tampak bertolak belakang. Barisan jerigen dan kendaraan yang mengekor hingga bahu jalan mengisyaratkan adanya persoalan mendalam yang belum terselesaikan di balik narasi stabilitas pasokan tersebut.
Ada jeda yang cukup lebar antara laporan statistik resmi dengan denyut harian masyarakat di Kepulauan Selayar. Kelangkaan yang berulang di wilayah kepulauan ini bukan lagi sekadar persoalan teknis pengiriman musiman, melainkan cermin dari rapuhnya tata kelola penyangga energi di kawasan terluar.
Alasan geografis dan dinamika cuaca sering kali menjadi argumentasi utama setiap kali pasokan mengalami hambatan. Memang benar bahwa faktor alam di wilayah perairan sulit diprediksi, namun kondisi Kepulauan Selayar sebagai daerah kepulauan adalah fakta permanen. Ketika keterlambatan pelayaran atau kendala armada pengangkut dari titik suplai mampu menghentikan arus aktivitas ekonomi lokal hanya dalam hitungan hari, hal itu mengindikasikan bahwa kapasitas cadangan penyangga (buffer stock) daerah ini belum berada pada tingkat yang ideal untuk menghadapi situasi darurat.
Imbas dari belum optimalnya ketahanan energi tersebut paling dirasakan oleh sektor penggerak ekonomi tingkat bawah. Nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau luar kerap harus menunda jadwal melaut karena keterbatasan Solar, sementara distribusi hasil bumi dan bahan pokok antar-wilayah turut melambat.
Ketidakpastian pasokan di titik penyaluran resmi pada akhirnya memicu disparitas harga yang ugal-ugalan di tingkat konsumen akhir. Di saat tarif Pertalite resmi ditetapkan sebesar Rp10.000 per liter, masyarakat di eceran sehari-hari sudah harus merogoh kocek rata-rata Rp15.000 hingga Rp16.000 per botol/liter. Bahkan ketika kelangkaan parah melanda, harganya melambung menembus Rp20.000 hingga lebih di tingkat eceran.
Kondisi ini semakin gamblang ketika krisis BBM di lapangan justru dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk menangguk untung di atas penderitaan warga. Pembongkaran dugaan penimbunan BBM subsidi oleh Polres Kepulauan Selayar di Bontoharu, dengan penyitaan barang bukti hingga 13 drum berisi 2.600 liter Solar bersubsidi yang dialihkan dari kuota penyerapan resmi, menjadi bukti tak terbantahkan bahwa krisis ini bukan semata-mata soal pasokan yang minim. Ada kebocoran sistemik pada pola penyaluran BBM ke sub-penyalur yang diduga menyimpang dari aturan BPH Migas.
Fenomena berpindahnya hak BBM subsidi rakyat dari tangki resmi ke gudang-gudang penimbun untuk dijual kembali demi margin keuntungan tinggi membuktikan lemahnya mata rantai pengawasan di tingkat lokal.
Membenahi persoalan energi di Kepulauan Selayar membutuhkan langkah nyata yang melampaui imbauan atau klarifikasi berkala. Wilayah ini memerlukan pembenahan infrastruktur penyimpanan energi untuk meningkatkan daya tahan pasokan minimal beberapa pekan ke depan, skenario transportasi alternatif saat cuaca ekstrem, serta ketegasan hukum tanpa pandang bulu terhadap praktik penyalahgunaan distribusi.
Tanpa perbaikan mendasar pada rantai pasok dan pengawasan ketat di pintu-pintu penyaluran, ketenangan yang ditawarkan oleh angka-angka di atas kertas akan terus berbenturan dengan realitas jerigen warga yang menanti di tepi dermaga. (Jannah)